Peningkatan Kapasitas Anggota BPKal

Sleman, Selasa 6 Agustus 2024, Dinas PMK Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan Bimtek BPKal Se-Kabupaten Sleman. Acara di senggalarakan di Oproom Dinak PMK, acara dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan. Materi disampaikan oleh Sriningsih selaku Ketua Tim Pengembangan Kelembagaan Kalurahan. Materi yang disampaikan terkait Pelaksanaan Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Lurah oleh BPKal. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran kegiatan pengawasan kinerja Lurah oleh Bada Permusyawaratan Kalurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan telah menetapkan Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Lurah oleh BPKal yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor 016/Kep.KaDPMK/2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Saudara untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut, Melaksanakan koordinasi internal BPKal, BPKal yang sudah selesai menyelenggarakan kegiatan pengawasan baik perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sebelum bulan Agustus 2024 dinyatakan tetap berlaku, Badan  Permusyawaratan Kalurahan yang belum selesai menyelenggarakan kegiatan  pengawasan selanjutnya   mulai Agustus 2024   menggunakan petunjuk teknis ini sebagai pedoman pengawasan.  Laporan  pengawasan yang sudah dilaksanakan dinyatakan tetap berlaku, BPKal yang belum menyelenggarakan kegiatan pengawasan baik kegiatan pengawasan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, maka mulai Agustus 2024  menggunakan petunjuk teknis ini sebagai pedoman pengawasan, Laporan hasil pengawasan baik yang belum maupun yang sudah  menggunakan pedoman petunjuk teknis ini, menjadi lampiran laporan kinerja BPKal di tahun 2025, Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dimulai akhir tahun 2025.