Menindaklanjuti surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Reformasi Kalurahan, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman telah menyelenggarakan Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan (SAKIP) bagi Carik Se-Kabupaten Sleman. Acara dijadwalkan selama 9 kali pertemuan bertempat diruang rapat Sinta Dinas PMK Sleman. Materi disampaikan oleh Aulia Frida Widyasmara selaku Ketua Tim Kerja Aparatur Kalurahan dan Benedicta Octiana Nugroho selaku Ketua Tim Kerja Administrasi Kalurahan. Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan pemerintah kalurahan berpedoman pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Sesuai dengan peraturan bupati dimaksud, penyelenggaraan SAKIP oleh pemerintah kalurahan meliputi : Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan yang disesuaikan dengan prioritas utama sasaran kinerja Lurah. Penyusunan perjanjian kinerja Lurah untuk setiap tahun dengan berdasar pada dokumen perencanaan Pembangunan Kalurahan Pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pelaksanaan evaluasi internal sebagai bentuk penilaian mandiri pelaksanaan SAKIP di kalurahan. Penyajian laporan kinerja atas capaian kinerja. Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Belanja Kalurahan Pelaksanaan evaluasi kualitas belanja kalurahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 185/KEP/2024 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Kalurahan.Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kalurahan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).